MENAKAR “ISLAM ALA PRABOWO” DENGAN NALAR YANG JERNIH

Oleh: M. Guntur Alting

Dewan Pembina DPW SWI JAYA

​Jakarta,- Bisnispos.com  kita ini memang tidak pernah kehabisan akal untuk melahirkan hal-hal unik.

Kemarin-kemarin kita disuguhi berbagai macam jurus politik, sekarang muncul lagi barang baru, buku berjudul “Islam Ala Prabowo.”

​Fantastis.

​Saya membaca ringkasannya di linimasa yang lagi viral, bahasanya tingkat tinggi.

Ketegasan Prabowo disamakan dengan Umar bin Khattab. Keberaniannya dibilang mirip Khalid bin Walid. Kebijakannya disebut-sebut menyerupai Umar bin Abdul Aziz.

Sebuah pujian yang kalau dibaca, kita bisa merinding seketika. Rasanya sudah seperti sahabat Nabi yang turun ke bumi Indonesia.

Dengan kata lain, buku ini mencoba merajut sisi-sisi keimanan seorang kepala negara. Yang berisi sebuah lembar pujian yang megah, meminjam keagungan sejarah masa silam untuk diberi jubah pada kekuasaan hari ini.

​Namun, di situlah letak soalnya.

Sejak kapan agama menjelma menjadi merek dagang?

Sejak kapan keyakinan privat seorang manusia—terlebih ia yang duduk di singgasana kekuasaan—perlu diberi embel-embel nama, dikemas dalam kotak pameran, lalu disorongkan ke hadapan publik sebagai sebuah model?

–000-

​Kita hidup di negeri di mana simbol-simbol keagamaan sering kali sagat mudah diobral demi melicinkan jalan legitimasi.

Padahal, Islam bukanlah milik istana, bukan pula ideologi cadangan yang bisa “dicocoklogikan” dengan gaya memimpin seorang politikus.

​Sejak kapan Islam itu di-“ala-kan?

Sejak kapan agama suci ini jadi “trade mark” yang bisa ditempeli nama pejabat, menteri, atau bahkan presiden?

​Islam itu punya Al-Qur’an. Punya Sunnah. Punya teladan baginda Nabi Muhammad SAW. Dab tiba-tiba dibikin “Islam Ala Si Anu” atau “Islam Ala Si Banu ?

Kalau cara berpikirnya seperti ini, lama-lama nanti ada “Islam Ala Tukang Becak”, “Islam Ala Direktur BUMN”, sampai “Islam Ala Kontraktor Jalan Tol”.

Ini jadi rumit urusannya

Ketika perangai seorang pejabat disandingkan sedemikian rupa dengan standar moral para sahabat Nabi, yang terjadi bukanlah pengangkatan derajat sang pemimpin, melainkan pengerdilan agama itu sendiri.

​Agama direduksi menjadi sekadar kosmetik. Ia dipoleskan ke bibir kekuasaan agar senyum tampak lebih saleh, agar retorika terdengar lebih menenangkan, dan agar orang-orang di luar sana terlena.

Akibatnya berbahaya: batas antara mengkritik kebijakan negara dan mempertanyakan nilai keimanan menjadi kabur. Kritik kepada pemerintah seolah-olah diharamkan karena dianggap menista kesalehan yang telanjur dinarasikan lewat buku-buku biografi.

Ini adalah bentuk sakralisasi kekuasaan—sebuah muslihat lama yang terus berulang dalam sejarah peradaban manusia.

​Padahal, dalam nalar yang jernih, relasi antara agama dan kekuasaan tidak pernah berjalan satu arah.

Bukan agama yang harus disesuaikan dan dikecilkan agar pas dengan selera penguasa, melainkan penguasa itulah yang harus diuji, digugat, dan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan nilai-nilai keadilan yang diajarkan oleh agama itu sendiri.

​Sebab, di dalam timbangan moral yang paling jujur, kemuliaan seorang pemimpin tidak ditentukan oleh seberapa tebal buku yang memuji ketegasannya, atau seberapa sering nama-nama besar Islam disitir dalam pidato-pidato kenegaraan.

Kemuliaan itu sangat membumi dan empiris: bagaimana rakyatnya menjalani hari-hari mereka.

​Ketika di luar sana rakyat masih megap-megap menghadapi mahalnya harga kebutuhan hidup, ketimpangan sosial menganga lebar, hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas, serta korupsi masih menggerogoti sendi-sendi Republik, maka segala klaim keislaman struktural kehilangan fondasinya.

​Pertanyaan fundamental yang semestinya kita ajukan di kedai-kedai kopi, di ruang-ruang kelas, hingga di parlemen bukanlah

“Seberapa Islami seorang presiden?”

Melainkan sebuah pertanyaan yang jauh lebih menohok: “Seberapa adil kekuasaannya?”

​Keadilan sosial, keberpihakan kepada mereka yang terpinggirkan, transparansi, dan kejujuran dalam mengelola hajat hidup orang banyak adalah substansi utama dari etika politik.

Tanpa elemen-elemen itu, atribut keagamaan yang disematkan kepada penguasa hanyalah ilusi semu—sebuah selimut tebal yang meninabobokan nalar kritis agar kita rela melihat ketidakadilan dibungkus dengan retorika suci.

​Rakyat tidak membutuhkan buku-buku tebal yang sibuk mengukir mitos betapa salehnya orang-orang di balik meja kekuasaan.

Yang dibutuhkan oleh mereka yang lelah adalah negara yang hadir secara nyata: mengeringkan air mata yang jatuh karena penindasan, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan memastikan bahwa kekuasaan bekerja untuk merawat kehidupan, bukan sekadar merawat citra.

Akhirnya ​agama hadir ke muka bumi untuk membebaskan manusia dari rantai kezaliman, bukan untuk menjadi stempel pengesahan bagi “status quo.”

Karena itu, sudah sepatutnya kita menolak segala bentuk komodifikasi agama demi kepentingan politik praktis.

Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat siapa pemimpin yang namanya paling sering disandingkan dengan simbol-simbol suci, melainkan siapa yang benar-benar berbuat adil ketika ia memegang kendali atas nasib jutaan manusia. (***)