Oleh : H.Jamaluddin
Ketua DPC PKB Jakarta Pusat
(Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 1 Jakarta Pusat)
Jakarta,- Bisnispos.Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Kebaradaan NU bisa dilacak sejak masa kolonial sampai dengan saat ini. Artikel ini akan menjelaskan tentang perjalanan NU tersebut, terkait partisipasi NU sejak masa kolonia- lisme sampai era reformasi. Pada masa kolonial, organisasi ini mampu mempengaruhi kebijakan kolonial. Sampai saat ini, NU juga banyak berpartisipasi dalam pemerintahan Indonesia.
Dalam perkembangan politik di Indonesia, terlihat semakin semaraknya partisipasi politik masyarakat. Realitas ini wajar, mengingat setelah runtuhnya otoritarianisme orde baru dan lahirnya reformasi, kran demokrasi pun terbuka lebar, ekspresi politik rakyat kemudian bukan hanya melahirkan isu demokrasi an sich, tetapi membawa wacana-wacana baru dalam perspektif berbeda.
Meskipun harus diakui, dengan tingkat kegemukan anggotanya, perkembangan NU tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Berikut potret partisipasi NU dalam lintas sejarah Indonesia.
H.Jamaluddin ( Ketua DPC Jakarta Pusat PKB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memang lahir dari rahim warga NU. Namun setelah berdiri, PBNU tidak ikut terlibat dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian. Selasa (19/9/2023).
“Jika dilihat dari basis sosio-kulturalnya, memang kebanyakan kiai memilih wadah politiknya ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan sebagian ke PPP. Karena sesuai dengan khittah-nya, warga NU secara individual diberi kebebasan untuk memilih wadah politiknya, dengan ungkapan yang populer: “NU tidak kemana-mana tetapi berada di mana-mana”. Jika dilihat dari latarbelakang sosialnya, PKB sebagai partai bersimbol Islam memang memiliki basis sosial terbesar di Indonesia, Tetapi apakah kebesaran basis sosial tersebut mampu mengantarkan PKB pada peran politiknya.”katanya.
Diantara peran besar NU yang telah lama dilakukan adalah menjalankan pengawalan dalam mendesimenasikan agama Islam yang moderat dan inklusif di tengah masyarakat Indonesia yang plural-multikultural.
Namun, ketika organisasi keagamaan seperti NU terlibat secara langsung dalam politik praktis dan mengerucutkan dukungan ke partai tertentu, ada risiko bahwa agama akan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu yang dangkal dan bahkan anti otokritik. Ini dapat mengakibatkan pemisahan antara kelompok-kelompok agama dan meningkatkan polarisasi dalam masyarakat.(DJo)
