Menu ✖

Mode Gelap

News · 11 May 2023 04:03 WIB ·

NIK KTP Warga DKI Yang Sekolah atau Kerja di Luar Kota Tidak Dinonaktifkan


 NIK KTP Warga DKI Yang Sekolah atau Kerja di Luar Kota Tidak Dinonaktifkan Perbesar

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan alamat pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) mesti sesuai dengan domisili Kepala Keluarga (KK) jika ingin menumpang alamat, agar nomor induk kependudukan (NIK)-nya tidak dinonaktifkan.

“Untuk itu, masyarakat yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan domisili disarankan segera pindahkan alamat sesuai dengan domisilinya saat ini. Sebab, apabila tidak dilakukan maka bisa NIK dinonaktifkan di kemudian hari,” kata Budi di Jakarta Utara, Rabu (10/5/2023) dikutip dari Antara.

Dinas Dukcapil DKI akan menonaktifkan 194.744 NIK KTP DKI yang tidak sesuai domisili secara ‘de facto’ dan ‘de jure’ pada Maret 2024 atau setelah pesta demokrasi Pemilu serentak.

Karena itu merupakan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Tujuannya dalam rangka menertibkan administrasi kependudukan, sehingga bantuan pemerintah tepat sasaran, menghindari golput, menghindari potensi kerugian negara, dan dalam rangka mendapatkan data yang akurat.


Baca Juga : Para Pemimpin ASEAN Terpesona dan Menikmati Keindahan Alam Labuan Bajo


Jadi pada saat warga ingin berpindah domisili, lalu menumpangi aset-aset orang lain, menitip alamat, dan menumpang KK, mereka berpeluang menjadi sasaran program nonaktif KTP tersebut.

Sebelumnya, Budi berpesan, warga yang hanya belajar atau bekerja di luar DKI dapat lapor ke RT/RW setempat jika masuk dalam kategori NIK yang akan dinonaktifkan sementara.

“Kalau memang nanti warga tersebut cek di situs yang kami siapkan, dia masuk dalam warga yang akan dinonaktifkan sementara, maka bisa lapor RT/RW setempat,” ujar Budi.

Sebelumnya, Budi menyebutkan empat kategori yang memperkuat alasan NIK seseorang dinonaktifkan.

Pertama, ada keberatan dari pemilik rumah/kontrakan/bangunan. Kedua, penduduk yang tak lagi berdomisili secara de facto selama lebih dari satu tahun.

Ketiga, mendapat pencekalan dari instansi atau lembaga hukum. Keempat, warga tidak melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP) lima tahun sejak usia wajib memiliki kartu identitas kewarganegaraan itu.

Artikel ini telah dibaca 19 kali

badge-check

Redaktur

Baca Lainnya

Budayantara Gandeng Dik DiK Kusnadi, Dorong Gerakan Bersih Narkoba Penyelamatan Generasi Bangsa

5 November 2026 - 16:19 WIB

Tuduhan Terhadap Hashim Djojohadikusumo Tidak Berdasar, Ketum DPP KNPI : Hashim Membawa Mandat dan Kepentingan Negara Pada COP31

5 November 2026 - 15:17 WIB

Kasus Penyadapan Presiden Alarm Keras Penyalahgunaan Kekuasaan

5 November 2026 - 10:13 WIB

KAN Silaut Desak BPN Sumbar Transparan Identifikasi HGU Nomor 08, Jaya DT Sukorami: Masyarakat Adat Harus Dilibatkan!

3 November 2026 - 08:22 WIB

Polri Larang Personel Gunakan Vape, Dik Dik Kusnadi Dorong Gerakan Antinarkoba Berbasis Kebudayaan

2 November 2026 - 14:08 WIB

Siapkan Mahasiswa Hadapi Dunia Kerja, Alumni dan FEB Trisakti Bangun Kolaborasi Karier

30 October 2026 - 16:52 WIB

Trending di News