Oleh: Maret Samuel Sueken
Ketua Umum JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan)
Jakarta,- Bisnispos.Kasus dua menteri, Budi Arie Setiadi dan Raja Juli Antoni, kini menjadi sorotan publik. Dua peristiwa berbeda, namun sama-sama terkait integritas pejabat negara. Satu dicopot, satunya dibiarkan. Kontras inilah yang membentuk persepsi adanya standar ganda dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kasus Raja Juli Antoni dan “Gaple dengan Pembalak Liar”
Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, terekam publik bermain gaple dengan seorang terdakwa pembalakan liar. Masalahnya bukan sekadar permainan kartu, melainkan etika pejabat negara.
Pejabat publik dilarang berinteraksi, apalagi dengan akrab, bersama pihak yang sedang berperkara dengan negara. Lebih ironis lagi, lawannya di pengadilan adalah kementerian yang dipimpinnya sendiri. Pertemuan ini diduga berlangsung sebelum putusan, dan tidak lama kemudian terdakwa justru memenangkan perkara.
Secara hukum, tidak ada bukti bahwa pertemuan santai ini berpengaruh langsung pada hasil pengadilan. Namun, dalam persepsi publik rangkaian itu terbaca jelas: “gaple dulu, menang perkara kemudian.” Persepsi inilah yang meruntuhkan integritas seorang pejabat negara di mata rakyat.
Kasus Budi Arie dan Pencopotan karena Judol
Berbeda dengan itu, Budi Arie Setiadi dicopot dari jabatan Menteri Koperasi dan UKM dengan alasan diduga terhubung pada kasus judi online. Faktanya, sampai hari ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah.
Publik tentu tidak mendukung judi online. Namun, menyingkirkan seorang menteri hanya berdasarkan opini tanpa pembuktian hukum yang sah menimbulkan pertanyaan: apakah pencopotan itu langkah objektif atau sekadar meredam opini publik sesaat?
Standar Ganda yang Berbahaya
Dua kasus ini menimbulkan kesan ketidakadilan.
Budi Arie: belum terbukti bersalah, sudah dicopot.
Raja Juli Antoni: jelas melanggar etika publik, tetap aman di kabinet.
Kesan standar ganda ini berisiko besar:
Distrust Publik – rakyat kehilangan kepercayaan pada integritas pemerintahan.
Erosi Legitimasi – lawan politik dapat menjadikan kasus ini sebagai amunisi untuk menyerang Presiden Prabowo.
Potensi Instabilitas Sosial – bila rakyat merasa hukum dan etika hanya berlaku untuk sebagian orang, ketidakpuasan bisa berubah menjadi kemarahan kolektif.
Risiko bagi Pemerintahan Prabowo
Dalam sistem presidensial, setiap perilaku menteri mencerminkan kepemimpinan presiden. Publik tidak akan berhenti pada pertanyaan “apa yang dilakukan menteri,” tapi akan bertanya:
“Mengapa presiden membiarkan menteri seperti itu?”
Dengan demikian, membiarkan Raja Juli Antoni tetap duduk di kursi menteri meski sudah melanggar etika publik jauh lebih merusak citra Presiden daripada mempertahankan Budi Arie yang secara hukum belum terbukti bersalah.
Kesimpulan: Saatnya Tegas, Bukan Pilih Kasih
Permainan gaple dengan terdakwa pembalakan liar dan pencopotan sepihak karena isu judi online seolah menggambarkan wajah standar ganda di dalam kabinet
Jadi Menteri lain yang melakukan blunder serupa harus ikut dicopot karena tidak bisa menjaga etika dalam memimpin dan cenderung membuat kegaduhan dan mengganggu kinerja keseluruhan kabinet dan ditambah buat surat pakai kop surat negara untuk urusan pribadi dan sebagainya.
Jika Presiden Prabowo ingin menjaga kepercayaan rakyat, ia harus menegakkan standar etika dan hukum yang sama kepada semua menteri, tanpa pandang bulu.
Rakyat bisa memaafkan kontroversi kecil, tapi mereka tidak akan mentolerir ketidakadilan yang terang benderang. Bila ketidakadilan ini dibiarkan, gaple dan judol bisa menjadi simbol rapuhnya integritas pemerintahan baru.
